PEMKOT METRO HADIRI CAPACITY BUILDING DAN WORKSHOP PENGISIAN IETPD SEMESTER I/2023

logo Kota Metro

Dalam rangka mendukung pengisian Indeks Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) sesuai dengan sebagaimana arahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui sura tEK.3.5/19/D.I.M.EKON.3/05/2023 tanggal 30 Mei 2023, Pemerintah Kota Metro mengikuti Workshop pengisian data Indeks IETPD dalam Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD) yang dilaksanakan Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Jl. Sultan Hasanuddin No. 38, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Selasa, 27 Juni 2023.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono menerangkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,3 persen dan diharapkan dapat terus meningkat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut harus terus didorong salah satunya melalui transformasi ekonomi, dimana salah satu aspek yang berpengaruh dalam transformasi tersebut adalah transformasi digital.

Penerapan digitalisasi di daerah termasuk diantaranya dalam transaksi keuangan daerah dapat berdampak positif dalam pendapatan daerah sekaligus serta pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah seperti meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga optimalisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah di masa krisis berdasarkan IETPD.

“Melalui TP2DD kita lakukan akselerasi digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah salah satunya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Digitalisasi menjadi solusi nyata dalam meningkatkan PAD baik dari sisi pajak maupun retribusi daerah,” ungkapnya.

Selain Itu juga Bank Indonesia telah memiliki Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) dimana salah satu visinya adalah mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Dengan adanya integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, implementasi ETPD yang merupakan upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital menjadi sangat mungkin untuk dilakukan.

Lebih lanjut diterangkan Budiyono, penerapan ETPD tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif serta berkelanjutan. Tak hanya itu melalui sistem ini, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, transparansi tata Kelola, pendapatan asli daerah, serta kesehatan fiskal daerah.

“BI sendiri melalui BSPI 2025 terus melakukan percepatan digitalisasi di bidang keuangan termasuk dalam transaksi keuangan pemerintah daerah. Adapun fokus jangan pendek hingga menengah nasional pada digitalisasi keuangan diantaranya adalah digitalisasi bansos, championship/inovasi ETPD/Roadmap ETPD, serta digitalisasi Moda dan Ekosistem Transportasi,” terangnya.