Regulasi

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk CABANG TOMOHON TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Perubahan atas Peraturan Walikota Kendari No. 48 Thn 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai

Perwali Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kendari No. 48 Thn 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai atas dasar adanya penyesuaian terhadap Jenis Pembayaran Belanjan Barang dan Jasa/Modal pada RSUD Kota Kendari

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Dalam rangka optimalisasipendapatan daerah sistem administrasi perpajakan berperan penting dalam kesuksesan pemungutan Pajak di Daerah, sistem administrasi perpajakan modern lebih menekankan pada transparansi dan akuntabilitas perpajakan. Sejalan dengan perkembangan teknologiinformasi serta dalam rangka meningkatakanpelayanan kepada Wajib Pajak maka perlu dilaksanakan Sistem Pemungutan Pajak secara Elektronik.Tujuan Pemungutan Pajak secaraElektronik adalah untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meminimalisir kontak antara aparatur perpajakan dengan Wajib Pajak, dan meningkatkan profesionalisme bagi aparaturperpajakan maupun Wajib Pajak.

Keputusan Bupati tentang TP2DD Kabupaten Maluku Tengah

Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 970-622 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Maluku Tengah

PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON DENGAN PT. BANK SULUT TENTANG PELAKSANAAN REKENING KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA TOMOHON PADA PT. BANK SULUT

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KOTA TOMOHON DENGAN PT. BNI (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG TOMOHON TENTANG LAYANAN PERBANKAN UNTUK SOLUSI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON