Sistem Transaksi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara Elektronik
PERATURAN BUPATI INI DIBUAT UNTUK DIJADIKAN DASAR HUKUM BAGI PEMERINTAH DAERAH AGAR DALAM MELAKSANAKAN SETIAP TRANSAKSI AGAR DIRUBAH MENJADI NON TUNAI ATAU MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK
PERKADA ETPD DIBUAT UNTUK MENJADI DASAR PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI TUNAI MENJADI NON TUNAI, DENGAN MELALUI BEBERAPA APLIKASI YANG BERBASIS WEB DAN BEKERJA SAMA DENGAN BANK RKUD SERTA GUDANG VOUCER
TIM P2DD DIBENTUK OLEH BUPATI SEBAGAI ACUAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN OPD, DAN MEMPERMUDAH EVALUASI KINERJA P2DD
Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah